Pemerintah negara bagian Illinois bersama perwakilan industri aset digital telah menyepakati penundaan implementasi pajak kripto sebesar 0,2% selama enam bulan. Skema yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari tersebut diusulkan untuk bergeser ke 1 Juli, menantikan persetujuan resmi dari hakim pengadilan sirkuit setempat.
Kesepakatan ini dicapai setelah negosiasi intensif antara pejabat pemerintah Illinois dengan dua kelompok advokasi industri, yaitu The Digital Chamber dan Illinois Blockchain Association. Langkah penundaan ini memberi kelonggaran operasional bagi perusahaan kripto sembari memindahkan penanganan sengketa hukum ke tahap pengujian substansi undang-undang.
Detail Kebijakan Digital Asset Tax Act dan Latar Belakang Sengketa
Aturan yang memicu penolakan luas dari pelaku industri ini dikenal sebagai Digital Asset Tax Act, yang disahkan oleh pemerintah Illinois pada Juni lalu. Aturan tersebut menetapkan pajak sebesar 0,2% atas aktivitas aset digital bagi perusahaan yang memiliki total penerimaan melampaui $100.000. Cakupan pengenaannya mencakup seluruh aktivitas transaksi hingga layanan penyimpanan aset atau kustodian.
Sebagai tanggapan atas pengesahan aturan tersebut, kelompok advokasi industri mengajukan permohonan penghentian sementara ke pengadilan sirkuit negara bagian di Sangamon County pada 9 September. Industri menyoroti tingginya beban biaya kepatuhan—yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menyesuaikan sistem operasional, pelaporan, dan infrastruktur teknis agar sesuai dengan regulasi baru—bahkan sebelum pajak tersebut resmi diterapkan.
Permohonan bersama untuk menunda pemberlakuan pajak diajukan ke pengadilan Sangamon County. Jika kesepakatan ini disetujui hakim, pemerintah negara bagian dan perwakilan industri tidak perlu lagi berdebat mengenai putusan sela atau perintah penundaan darurat, melainkan langsung berfokus pada pokok perkara hukum yang dipersengketakan.
Argumen Hukum dan Sikap Industri Kripto
Penolakan industri kripto terhadap Digital Asset Tax Act didasarkan pada tiga argumen hukum utama:
- Kesesuaian dengan Hukum Negara Bagian: Industri mempertanyakan validitas dan kewenangan penerbitan aturan tersebut berdasarkan kerangka hukum internal Illinois.
- Konstitusionalitas: Kebijakan tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip konstitusi terkait perlakuan perpajakan yang adil.
- Perlindungan Hukum Federal: Industri menilai aturan negara bagian tersebut bertentangan dan terpreempti oleh undang-undang tingkat federal, yakni Internet Tax Freedom Act, yang membatasi pengenaan pajak diskriminatif terhadap transaksi berbasis internet.
Chief Executive Officer (CEO) The Digital Chamber, Cody Carbone, menyambut baik langkah kompromi ini. Ia menyatakan bahwa penundaan implementasi memberikan kelegaan nyata bagi pelaku usaha dan pengguna dari kewajiban kepatuhan yang mahal, sembari tim hukum terus berupaya memperjuangkan pembatalan permanen di tingkat pengadilan.
“Kami menyambut baik kesepakatan Negara Bagian Illinois untuk menunda implementasi Pajak Aset Digital ini. Hal ini memberikan relief bagi bisnis dan pengguna aset digital dari kewajiban kepatuhan yang mahal, sembari kami terus mengupayakan pembatalan pajak ini secara permanen melalui jalur hukum,” ungkap Cody Carbone.
Dokumen permohonan yang diajukan ke pengadilan mencatat bahwa kedua belah pihak sepakat memohon penundaan demi keadilan (in the interest of justice) agar persidangan dapat berfokus pada resolusi berdasarkan substansi materiil perkara.
Navigasi Risiko dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Bagi pelaku industri dan pengamat perkembangan regulasi aset digital, penundaan ini memberikan beberapa poin navigasi penting:
- Sifat Penundaan Berstatus Sementara: Pergeseran jadwal ke 1 Juli merupakan penangguhan implementasi, bukan pembatalan aturan secara otomatis. Status akhir pajak sangat bergantung pada putusan persidangan mengenai konstitusionalitas undang-undang tersebut.
- Kepastian Hukum dan Efisiensi Beban Usaha: Penundaan ini mencegah perusahaan menghamburkan sumber daya untuk membangun infrastruktur kepatuhan pajak yang berpotensi dibatalkan di kemudian hari oleh pengadilan.
- Preseden Regulasi Tingkat Daerah: Proses persidangan di Sangamon County menjadi tontonan penting bagi yurisdiksi lain di Amerika Serikat yang mempertimbangkan skema perpajakan serupa terhadap entitas aset digital.
Langkah selanjutnya yang perlu dipantau adalah pengesahan formal atas permohonan penundaan ini oleh hakim Pengadilan Sirkuit Sangamon County, serta jadwal persidangan materiil yang akan menentukan nasib akhir dari Digital Asset Tax Act di Illinois.