Rancangan Undang-Undang (RUU) Clarity Act gagal melangkah ke tahap berikutnya di Senat Amerika Serikat. Dalam pemungutan suara yang berlangsung pekan lalu, tidak ada satu pun Senator dari Partai Demokrat yang memberikan suara untuk memajukan perundang-undangan tersebut, sehingga proses legislasi kerangka kerja aset digital ini resmi terhenti.
Kegagalan RUU Clarity Act mencerminkan rumitnya penyelarasan politik dalam merumuskan regulasi aset digital di tingkat elektoral. Senator Tim Scott (R-S.C.) menyampaikan pandangannya melalui kolom opini di CoinDesk bahwa kebutuhan akan kepastian hukum (*regulatory certainty*) dan penurunan biaya transaksi bagi masyarakat kini tertahan oleh dinamika politik partisan menjelang pemilu.
Anatomi Kegagalan Pemungutan Suara di Senat AS
Penolakan terhadap Clarity Act terjadi setelah proses negosiasi lintas partai yang berlangsung selama lebih dari satu tahun. Tim pembuat undang-undang dari Partai Republik menyebut bahwa draf akhir proposal telah memasukkan lebih dari 120 perubahan yang diminta oleh pihak Demokrat.
Beberapa poin penyesuaian utama yang disepakati dalam draf tersebut meliputi:
- Ketentuan Etika yang Diperluas: Aturan etika ketat bagi pejabat terpilih beserta pasangan mereka, termasuk ketentuan khusus terkait Presiden Donald Trump.
- Peran Penegakan Hukum Daerah: Pemberian wewenang signifikan bagi Jaksa Agung di tingkat negara bagian (*state attorneys general*) dalam skema penegakan aturan.
- Instrumen Pemberantasan Kejahatan Keuangan: Penambahan alat hukum baru bagi aparat penegak hukum untuk mengikis praktik pencucian uang (*money laundering*).
Meskipun sekurangnya 12 Senator Demokrat sempat menyatakan minat untuk mencapai kesepakatan kompromi, hasil pemungutan suara akhir menunjukkan tidak ada suara dukungan dari kubu Demokrat. Senator Tim Scott menyayangkan hasil tersebut, mengingat momentum pemungutan suara terjadi kurang dari 40 hari menjelang Hari Pemilu (*Election Day*).
Edukasi Navigasi: Mengapa Pembagian Wewenang SEC dan CFTC Sangat Krusial?
Untuk memahami mengapa Clarity Act dianggap penting oleh pelaku industri, pembaca perlu memahami lanskap kelembagaan pengawas keuangan di AS yang kerap menjadi acuan industri global. Selama ini, aset digital berada di area abu-abu akibat tumpang tindih kewenangan dua lembaga utama:
Pertama, SEC (Securities and Exchange Commission), yaitu lembaga pengawas pasar modal yang berfokus pada perlindungan investor dan pengawasan instrumen yang dikategorikan sebagai efek (*securities*). Kedua, CFTC (Commodity Futures Trading Commission), yaitu lembaga regulator perdagangan berjangka komoditi yang mengawasi aset berkategori komoditas.
Tanpa garis batas yurisdiksi yang tegas dari Kongres, pelaku usaha jasa keuangan digital menghadapi ketidakpastian operasional mengenai aturan mana yang berlaku dan lembaga mana yang berwenang menindak. Hal ini berdampak langsung pada kejelasan perlindungan konsumen, efisiensi bisnis, hingga struktur biaya transaksi yang ditanggung masyarakat.
Pergeseran Jalur Regulasi ke Lembaga Eksekutif
Tertahannya proses legislasi di Senat mendorong desakan agar kepastian aturan dibentuk langsung oleh lembaga pengawas. Senator Tim Scott menyerukan agar SEC dan CFTC segera menetapkan aturan main yang jelas (*rules of the road*) secara mandiri bagi perusahaan aset digital selagi Kongres menyelesaikan perdebatan politiknya.
“Setiap kali pihak Republik memenuhi tuntutan Demokrat, mereka menggeser target persyaratannya… Setelah Clarity Act tertahan, saya menyerukan kepada SEC dan CFTC untuk menetapkan aturan main yang jelas bagi aset digital selagi Kongres melanjutkan pekerjaannya,” tulis Sen. Tim Scott.
Konteks Makro Pasar dan Perkembangan Industri Kripto
Dinamika regulasi di AS terjadi bersamaan dengan pergerakan makroekonomi dan perkembangan struktur pasar digital. Pelaku pasar aset digital saat ini tidak hanya mencermati kebijakan di Washington, tetapi juga indikator keuangan global yang memengaruhi arus modal:
- Ekspektasi Suku Bunga dan Imbal Hasil Treasury: Pasar keuangan luas mengamati proyeksi analis bahwa imbal hasil (*yield*) Obligasi Pemerintah AS (Treasury) tenor 10-tahun berpotensi menyentuh angka 6%. Kenaikan tingkat imbal hasil bebas risiko ini menjadi tolok ukur penting bagi pergerakan likuiditas aset kripto seperti Bitcoin.
- Dinamika Imbal Hasil Stablecoin dan RWA: Di sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi), produk stablecoin berbasis RWA (*Real World Assets*) yang terdiversifikasi mampu mempertahankan imbal hasil sekitar 5-7% dari kredit riil. Angka ini bertahan ketika tingkat pendanaan (*funding rate*) derivatif kripto menyusut hingga kisaran 4%, dengan total pasar potensial (*TAM*) RWA diperkirakan tumbuh hingga $4 miliar dalam kurun waktu 3 tahun.
- Perkembangan Infrastruktur dan Aktivitas Pasar: Di tengah tantangan regulasi dan lanskap makro, aktivitas industri terus berjalan. Layanan transaksi privat zk.money kembali hadir di ekosistem Ethereum setelah 3 tahun, Near Intents berhasil membekukan $50 juta transaksi terkait peretasan Bitget, dan entitas seperti Blockchain.com membidik penawaran umum perdana (IPO) sebesar $500 juta tahun ini.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Pasar
Kegagalan pengesahan RUU Clarity Act memberikan beberapa catatan navigasi penting bagi pembaca dan pelaku industri:
- Pendekatan Regulasi Melalui Penegakan Hukum: Absennya undang-undang baru membuat arah kebijakan di AS akan lebih banyak ditentukan oleh tindakan administratif dan penegakan hukum dari SEC serta CFTC secara parsial.
- Fragmentasi Yurisdiksi: Perusahaan aset digital masih harus menavigasi standar operasional yang bervariasi antar-negara bagian dan lembaga pengawas.
- Korelasional Makroekonomi: Pelaku pasar perlu memperhitungkan dampak suku bunga dan tingkat imbal hasil obligasi terhadap daya tarik imbal hasil aset digital.
Secara keseluruhan, terhentinya Clarity Act menunjukkan bahwa penataan industri aset digital memerlukan keselarasan antara inovasi teknologi, kepastian hukum lembaga pengawas, serta kompromi politik di tingkat pembuat kebijakan.