Dinamika pasar aset digital kembali menjadi sorotan badan keuangan internasional menyusul pertumbuhan sektor token kripto yang dipatok ke mata uang fiat atau stablecoin. Lembaga pengawas keuangan G20, Financial Stability Board (FSB), merilis laporan yang memperingatkan bahwa kerangka regulasi nasional untuk stablecoin lintas batas masih belum teruji secara menyeluruh apabila menghadapi krisis pasar yang parah.
Laporan tersebut mencatat pertumbuhan signifikan pada kapitalisasi pasar stablecoin. Sektor ini memulai tahun 2025 dengan nilai sekitar $206 miliar dan kini telah berekspansi mencapai $306 miliar, di mana sebagian besar nilainya didominasi oleh token yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat.
Kerentanan Model Multi-Issuer dan Risiko Cadangan
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh FSB berkaitan dengan struktur penerbitan ganda atau multi-issuer. Dalam model ini, perusahaan afiliasi dapat menerbitkan stablecoin yang sama serta berbagi liabilitas, namun menyimpan aset cadangannya di yurisdiksi yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan likuiditas ketika tekanan pasar meningkat. Apabila pemegang token melakukan penarikan atau redemption secara serentak, permintaan dapat menumpuk pada satu entitas saja sementara aset cadangan yang diperlukan justru berada di wilayah hukum yang lain. FSB memperingatkan bahwa perpindahan aset cadangan tersebut akan jauh lebih sulit dilakukan di tengah situasi krisis, sementara klaim hukum menjadi tidak pasti karena perbedaan aturan insolvensi antarnegara.
Selain masalah yurisdiksi, perbedaan jam operasional pasar turut memperbesar potensi guncangan. Stablecoin dapat diperdagangkan selama 24 jam sehari dalam seminggu (24/7), sementara pasar aset tradisional yang menjadi penopang cadangannya memiliki jam operasional tertentu. Ketidakcocokan waktu ini dikhawatirkan dapat memicu lepasnya nilai patokan atau de-pegging jika proses penebusan tertinggal dari aksi penjualan di pasar.
Tantangan Pengawasan dan Urgensi Kerja Sama Global
Dalam laporan terpisah yang menyertai dokumen tersebut, Chair FSB Andrew Bailey menekankan bahwa pengaturan stablecoin secara inheren bersifat lintas batas. Namun, perkembangan regulasi di berbagai negara masih berjalan dengan kecepatan yang tidak seragam dan kerja sama internasional di sektor ini masih berada pada tahap awal.
Sifat transaksi kripto yang pseudonim atau menggunakan identitas samaran turut memperumit pemantauan data. Kondisi ini membuat para regulator kesulitan untuk memetakan secara akurat di mana posisi para pemegang token dan hukum yurisdiksi mana yang seharusnya diterapkan saat terjadi masalah.
Sebagai respons atas berbagai risiko tersebut, FSB mendesak adanya peningkatan koordinasi lintas batas, pertukaran informasi, serta perencanaan mitigasi yang lebih matang dalam menghadapi potensi tekanan atau kegagalan pada token yang dipatok ke mata uang fiat. Meskipun rekomendasi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat secara hukum, negara-negara anggota umumnya berkomitmen untuk mengadopsi standar yang disepakati ke dalam kerangka regulasi nasional masing-masing.
Peringatan dari lembaga keuangan di bawah G20 ini mengemuka menjelang agenda pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada 15 Oktober mendatang, memberikan sinyal bahwa aspek kepatuhan dan ketahanan sistemik stablecoin akan terus mendominasi diskursus kebijakan global.

