Upaya Amerika Serikat untuk menciptakan kerangka hukum komprehensif bagi industri aset digital kembali menemui jalan buntu. Senat AS baru-baru ini gagal memajukan rancangan undang-undang Digital Asset Market Clarity Act (dikenal sebagai Clarity Act), sebuah dokumen legislatif setebal 635 halaman yang dirancang untuk memberikan kejelasan struktur pasar kripto.
Dengan mendekatnya Pemilu Paruh Waktu (midterms), tidak ada jalur realistis untuk menghidupkan kembali RUU ini sebelum akhir tahun. Kegagalan tersebut menandai berulangnya siklus ketidakpastian regulasi yang telah berlangsung selama hampir satu dekade di tingkat legislatif AS.
Memahami Fungsi Vital RUU Clarity Act
Berdasarkan analisis Ryan Chan-Wei, Peneliti di Center for Monetary and Financial Alternatives Cato Institute, RUU Clarity Act sejatinya dirancang untuk memberikan aturan main yang tegas bagi industri finansial digital. RUU ini berfokus pada pembentukan struktur pasar (*market structure*), yaitu aturan mendasar yang menentukan pengkategorian hukum setiap token kripto, lisensi bagi perusahaan yang mengoperasikannya, serta pembagian wewenang pengawasan.
Dalam konteks regulasi AS, salah satu titik krusial yang dicoba diselesaikan oleh RUU ini adalah pemisahan yurisdiksi pengawasan antara dua lembaga utama:
- Securities and Exchange Commission (SEC): Otoritas yang mengawasi instrumen yang dikategorikan sebagai sekuritas atau efek.
- Commodity Futures Trading Commission (CFTC): Otoritas yang mengawasi perdagangan komoditas dan pasar derivatif.
Kejelasan klasifikasi ini sangat dibutuhkan oleh pasar. Tanpa payung hukum yang pasti, lembaga keuangan teratur naturally ragu mengalokasikan modal dalam skala besar. Di sisi lain, masyarakat umum memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pasar yang tidak diawasi secara menyeluruh.
Dukungan Wall Street dan Hambatan Etika
Salah satu hal yang menonjol dari pembentukan RUU Clarity Act adalah terciptanya koalisi yang sangat luas. Masalah pokok terkait struktur pasar pada dasarnya telah menemukan titik temu, menciptakan kesepahaman antara pelaku industri kripto dan lembaga keuangan tradisional Wall Street.
Institusi keuangan terkemuka seperti Goldman Sachs dan BlackRock turut memberikan dukungan terhadap RUU ini. Kesepakatan lintas sektor semacam ini tergolong langka untuk undang-undang dengan cakupan seluas itu.
Namun, hambatan utama yang akhirnya menghentikan RUU ini bukan terletak pada substansi teknis struktur pasar, melainkan pada isu etika. Pembahasan legislatif tertahan oleh kekhawatiran terkait risiko konflik kepentingan di tingkat tertinggi pemerintahan. Safeguard terhadap kepercayaan publik menjadi pertimbangan utama, meskipun penundaan RUU ini dinilai mengorbankan kepastian hukum yang sudah hampir tercapai.
Siklus Pembentukan Undang-Undang yang Harus Reset
Kegagalan pengesahan RUU Clarity Act menjadi lebih signifikan karena hilangnya momentum politik. Kemajuan regulasi diperkirakan akan mengalami *reset* atau dimulai kembali dari awal ketika Kongres baru dilantik nanti. Hal ini disebabkan oleh pensiunnya sejumlah figur kunci di Senat yang menjadi motor penggerak RUU tersebut:
- Cynthia Lummis (Senator R-WY): Ketua Subkomite Aset Digital di Senate Banking yang konsisten mendorong legislasi kripto.
- Thom Tillis (Senator R-NC): Tokoh yang membantu menjembatani kompromi dua partai (*bipartisan*) terkait imbalan *stablecoin* (*stablecoin rewards*), langkah kunci yang sebelumnya meloloskan RUU dari tingkat komite.
Upaya pembentukan kerangka regulasi kripto di AS sejatinya telah berlangsung lama, dimulai dari RUU *Token Taxonomy Act* pada tahun 2018. Upaya tersebut berlanjut melewati empat periode Kongres yang berbeda, dan RUU *Clarity Act* merupakan pencapaian terdengar paling dekat menuju pengesahan sebelum akhirnya kandas.
Peta Regulasi Global dan Dampaknya bagi Industri
Kondisi regulasi di Amerika Serikat ini kontras dengan perkembangan di berbagai kawasan lain. Hampir seluruh sektor keuangan tradisional AS beroperasi di dalam batas regulasi (*regulatory perimeter*) yang jelas, di mana perusahaan mengetahui aturan dan lembaga pengawas yang mengikat mereka.
Banyak yurisdiksi dan ekonomi maju lainnya telah berhasil menetapkan batas regulasi bagi aset digital, di antaranya:
- Uni Eropa (melalui kerangka kerja MiCA)
- Britania Raya
- Jepang
- Singapura
Meski standar internasional tidak secara otomatis menjadi acuan kebijakan AS, penetapan kerangka kerja di yurisdiksi lain menunjukkan bahwa kepastian hukum untuk aset digital dapat direalisasikan.
Navigasi Bagi Pelaku Pasar
Bagi pelaku industri dan pengamat aset digital, kegagalan RUU Clarity Act menegaskan bahwa navigasi hukum di AS masih akan mengandalkan tindakan penegakan hukum secara kasuistis ketimbang aturan undang-undang yang tertulis jelas dalam waktu dekat.
Kongres berikutnya akan menghadapi tantangan untuk melanjutkan pekerjaan legislatif yang tertunda. Sampai kerangka kerja resmi disahkan, ketidakpastian status hukum token dan pembagian wewenang regulator tetap menjadi faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam manajemen risiko investasi dan pengembangan infrastruktur kripto global.