Ketegangan struktural antara industri perbankan konvensional dan ekosistem aset digital di Amerika Serikat resmi berlanjut ke ranah hukum federal. Asosiasi perbankan Independent Community Bankers of America (ICBA) melayangkan gugatan terhadap Office of the Comptroller of the Currency (OCC), menuduh badan pengawas perbankan federal tersebut melampaui kewenangan hukumnya dengan memberikan status izin operasional (charter) bank trust nasional kepada sejumlah perusahaan kripto.
Langkah hukum yang diambil ICBA—salah satu organisasi advokasi perbankan terbesar di AS yang mewakili lembaga-lembaga keuangan berskala kecil—didasarkan pada penilaian bahwa integrasi perusahaan aset digital ke dalam sistem perbankan nasional dilakukan tanpa tingkat pengawasan regulasi yang setara. Menurut ICBA, kondisi ini menciptakan ketimpangan persaingan yang serius serta merugikan bank-bank komunitas lokal.
Dugaan Akses Pintas dan Ketimpangan Standar Pengawasan
Dalam berkas gugatan yang diajukan ke pengadilan federal pada Jumat, 2 Oktober 2026, ICBA menyatakan bahwa OCC telah memaksakan wewenang baru untuk menerbitkan izin bank trust nasional yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Undang-Undang Bank Nasional (National Bank Act). Melalui kebijakan ini, OCC dinilai membiarkan entitas kripto masuk ke dalam sistem pembayaran dan perbankan AS tanpa dibebani standar pengawasan yang sama ketatnya dengan bank komersial kecil.
Presiden sekaligus CEO ICBA, Rebeca Romero Rainey, menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa mekanisme hukum yang ada tidak pernah dimaksudkan sebagai jalur belakang bagi industri kripto.
“Kongres tidak menciptakan izin trust nasional sebagai pintu samping ke dalam sistem perbankan bagi perusahaan kripto yang mencari kredibilitas lisensi bank federal,” tegas Rebeca Romero Rainey.
ICBA menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan aset digital yang memperoleh izin trust tidak dibebani kewajiban yang sebanding dalam hal pemenuhan modal minimum, tingkat likuiditas, pengawasan langsung, hingga persyaratan asuransi simpanan dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Saat dimintai tanggapan oleh media mengenai gugatan hukum yang diajukan ini, juru bicara OCC menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memberikan komentar terkait litigasi yang sedang berlangsung.
Mengenal Perbedaan Izin Bank Trust dan Bank Penuh
Untuk memahami dinamika ini secara lebih jernih, pembaca perlu menavigasi perbedaan mendasar antara kerangka izin perbankan yang menjadi pusat perdebatan di AS:
- National Trust Bank Charter: Izin perbankan khusus yang memberikan wewenang untuk menjalankan fungsi kustodian, pengelolaan aset, dan administrasi wali amanat. Bank trust umumnya tidak menerima simpanan dana tunai masyarakat dan tidak diwajibkan memiliki perlindungan asuransi simpanan FDIC.
- Full-Service National Bank Charter: Izin perbankan nasional penuh yang mengizinkan lembaga menerima simpanan dana masyarakat, menyalurkan kredit, serta wajib tunduk pada seluruh aturan perbankan ketat, termasuk persyaratan asuransi FDIC dan ketentuan likuiditas harian.
Pemberian trust charter oleh OCC telah dimanfaatkan oleh sejumlah entitas kripto sebagai titik masuk ke dalam sistem perbankan federal. Beberapa di antaranya dibentuk khusus sebagai bank berfokus kripto, seperti Protego dan Erebor. Sementara itu, pemain besar industri yang sudah ada seperti Coinbase, Circle, dan Crypto.com juga turut menempuh jalur izin trust ini.
Penerima izin trust terbaru mencakup World Liberty Financial, entitas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Presiden Donald Trump beserta keluarganya. Persetujuan terhadap perusahaan tersebut memicu kritik keras dari Senator Demokrat Elizabeth Warren, yang menuduh regulator memberi ruang bagi potensi konflik kepentingan politik.
Di luar kategori trust, OCC pada bulan lalu juga memberikan izin bank nasional penuh (full-fledged national bank charter) kepada OpenReserve Bank, sebuah bank blockchain yang didanai oleh investor modal ventura seperti Andreessen Horowitz, Jump Capital, dan Coinbase Ventures.
Respons Sektor Perbankan dan Catatan Waktu Pembaruan
Penolakan terhadap kebijakan OCC tidak hanya datang dari bank-bank komunitas. Dalam pembaruan informasi yang dikonfirmasi pada 2 Oktober 2026 pukul 23:30 UTC, organisasi perbankan Bank Policy Institute (BPI) melalui Paige Pidano Paridon, Executive Vice President sekaligus Co-head of Regulatory Affairs, turut menyampaikan pandangan terkait standar operasional.
Paridon menyatakan bahwa BPI mendukung upaya membawa produk dan layanan inovatif ke dalam ekosistem perbankan yang teratur, selama entitas yang menjalankannya tunduk pada aturan dan tanggung jawab yang sama persis dengan lembaga berizin lainnya.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak seharusnya mendapatkan izin trust kecuali jika kegiatan mereka secara eksklusif terbatas pada kegiatan trust. Apabila perusahaan aset digital ingin melakukan aktivitas perbankan tradisional, mereka wajib mengajukan izin perbankan komersial penuh agar menciptakan sistem yang adil dan berketahanan.
Sebelum mengajukan gugatan ini, ICBA juga terlibat aktif menolak rancangan undang-undang Digital Asset Market Clarity Act yang gagal melenggang di Senat AS bulan lalu. Penolakan tersebut dipicu oleh keberatan para pelaku bank bahwa ketentuan stablecoin dalam RUU itu tidak cukup melindungi rekening simpanan masyarakat—yang merupakan bisnis inti mereka—dari persaingan langsung.
Pelajaran Penting Bagi Pembaca
Gugatan hukum antara ICBA dan OCC memberikan navigasi edukatif penting mengenai lanskap regulasi aset digital yang terus berkembang:
- Integrasi Regulasi Membutuhkan Kesetaraan: Konflik ini menunjukkan bahwa integrasi aset digital ke dalam infrastruktur keuangan utama AS tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada keselarasan beban regulasi dan perlindungan konsumen.
- Implikasi Pengawasan Kustodian: Penggunaan lisensi trust tanpa jaminan FDIC menegaskan bahwa aset pengguna yang dikelola di bawah kerangka ini memiliki struktur risiko dan skema perlindungan yang berbeda dari rekening bank tradisional.
- Kepastian Hukum Masih Berproses: Karena kasus ini baru bergulir di pengadilan federal, hasil akhirnya akan menjadi preseden hukum yang menentukan sejauh mana regulator perbankan federal dapat mengizinkan entitas kripto beroperasi di dalam sistem perbankan nasional.