Upaya industri aset digital untuk membentuk kerangka regulasi pasar yang jelas di Amerika Serikat menghadapi tantangan besar di tingkat legislatif. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, sektor kripto mencatatkan total pengeluaran lobi politik lebih dari $13 juta. Porsi terbesar dari anggaran tersebut—mencapai sekitar $8 juta—dialokasikan khusus untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Digital Asset Market Clarity Act. Namun, meskipun mendapat sokongan dana bernilai besar, RUU struktur pasar tersebut gagal melaju di Senat AS.
Berdasarkan analisis laporan pengungkapan lobi federal (federal lobbyist disclosures), perwakilan berbayar dari sektor kripto memenuhi Capitol Hill saat Senat AS membahas ruu clarity Act. Kendati demikian, armada lobialis yang terdiri dari karyawan internal perusahaan, asosiasi perdagangan, hingga firma independen tersebut sejauh ini belum berhasil menyelesaikan misi utamanya untuk menghasilkan undang-undang pengawasan kripto di tingkat pimpinan federasi.
Rincian Anggaran Lobi dan Aktor Utama Sektor Kripto
Pengeluaran lobi sebesar $13 juta pada paruh pertama tahun 2026 memperlihatkan dominasi beberapa pemain besar dalam peta politik Washington. Bursa kripto Coinbase memimpin jajaran pembeli jasa lobi di sektor ini dengan mengalokasikan sekitar $2,2 juta untuk kegiatan advokasi yang mencakup dorongan terhadap ruu clarity Act.
Data OpenSecrets.org menunjukkan bahwa nilai belanja Coinbase tersebut menempatkannya dalam jajaran sepuluh besar pengeluar lobi pada kategori sekuritas dan investasi, melampaui institusi keuangan tradisional seperti Goldman Sachs Group Inc. maupun perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz (a16z).
Selain Coinbase, sejumlah entitas bisnis dan lembaga modal ventura lain turut menggelontorkan dana besar untuk mendukung RUU tersebut:
- Kraken: Mengalokasikan hampir $1 juta untuk kegiatan lobi yang mencakup dukungan pada RUU Clarity Act.
- Digital Currency Group, Jump Crypto, dan Paradigm: Tercatat sebagai penyumbang utama lain dalam kampanye legislatif RUU tersebut.
- a16z: Menghabiskan $1,5 juta untuk kegiatan lobi kripto secara umum.
- Binance: Menyalurkan $1,4 juta yang seluruhnya dialokasikan kepada firma lobi luar.
- Crypto.com: Mencatatkan pengeluaran lobi sebesar $1,2 juta.
Khusus untuk alokasi $8 juta yang terkait dengan RUU Clarity Act, distribusinya terbagi ke dalam beberapa saluran utama: sekitar $2,4 juta dibayarkan kepada firma lobi pihak ketiga (outside lobbying firms), $2,1 juta disalurkan untuk lobialis internal asosiasi perdagangan, dan sisanya membiayai operasi pengaruh internal langsung dari perusahaan-perusahaan kripto.
Edukasi Navigasi: Memahami Perbedaan Lobi Langsung dan Dana Kampanye
Dalam memahami dinamika politik aset digital di AS, penting bagi publik untuk membedakan antara lobi langsung (direct lobbying) dengan bentuk pengeluaran politik lainnya.
Lobi langsung adalah kegiatan terstruktur yang terdaftar secara legal berdasarkan hukum AS, di mana para ahli perwakilan bertemu secara tatap muka dengan pejabat federal dan staf Kongres yang bertugas merancang undang-undang serta kebijakan. Pengeluaran lobi $13 juta dalam enam bulan ini berdiri terpisah dari dua instrumen pendanaan politik lainnya:
- Dana Kampanye Politik (PAC): Dana bernilai lebih dari $100 juta yang dialokasikan industri untuk mendukung kandidat politisi yang ramah terhadap kripto agar terpilih masuk ke Kongres.
- Anggaran Asosiasi Advokasi: Puluhan juta Dolar yang dikeluarkan setiap tahun untuk membiayai operasional kelompok advokasi seperti Digital Chamber, Blockchain Association, dan Crypto Council for Innovation (CCI).
Asosiasi seperti CCI melaporkan pengeluaran lobi sebesar $610.000 yang mencakup isu pajak, implementasi GENIUS Act, anti-pencucian uang (AML), hingga struktur pasar. Sementara itu, Blockchain Association melaporkan telah melangsungkan lebih dari 380 pertemuan dengan staf Kongres dan pejabat federal, termasuk menyelenggarakan lima kegiatan fly-in dan 15 pengarahan staf mengenai struktur pasar, DeFi, dan kebijakan pajak.
Fragmentasi Industri dan Penilaian Efektivitas Lobi
Untuk melancarkan jalannya RUU Clarity Act, industri kripto menyewa setidaknya 42 firma lobi profesional luar. Firma Checkmate Government Relations yang berbasis di North Carolina mencatatkan penerimaan dana kripto terbesar, yakni sekitar $1,8 juta dalam enam bulan pertama 2026—sebagian besar berasal dari Binance. Firma lain yang juga menerima porsi signifikan antara lain Sternhell Group ($660.000), serta Michael Best Strategies, Goldstein Policy Solutions (yang telah merger dengan Federal Hall Policy Advisors), dan Phronesis DC yang masing-masing mengantongi setidaknya $200.000.
Banyaknya pihak yang terlibat dalam perundingan RUU Clarity Act memicu kritik terkait efektivitas strategi industri. Corey Frayer, mantan pejabat SEC yang kini menjabat sebagai Direktur Perlindungan Investor di Consumer Federation of America, menilai adanya hambatan internal dalam tubuh industri itu sendiri.
“Saya melihat perpecahan internal yang sangat besar dan kurangnya penyatuan sikap di antara entitas industri terkait keputusan kebijakan krusial dalam RUU tersebut,” ujar Frayer.
Pergeseran Fokus ke Regulator Jasa Keuangan (SEC & CFTC)
Kendati RUU Clarity Act gagal melewati Senat dan peluang untuk diangkat kembali pada masa sidang akhir tahun (lame duck session) masih sangat tidak pasti, para pelaku industri menilai upaya tersebut tidak sepenuhnya sia-sia. Pembahasan RUU tersebut berhasil membawa wacana regulasi kripto ke tingkat bipartisan yang belum pernah dicapai sebelumnya, sekaligus meningkatkan pemahaman para pembuat undang-undang terhadap teknologi aset digital.
Juru bicara Coinbase, Julia Krieger, menyatakan bahwa upaya tim internal dan penasihat luar perusahaan membantu membawa undang-undang struktur pasar bipartisan hingga ke ambang pengesahan, sekaligus meletakkan dasar bagi tindakan regulasi yang kini sedang berjalan di tingkat lembaga eksekutif.
Seiring dengan tertahannya RUU di Kongres, fokus utama advokasi industri kini bergeser dari Capitol Hill ke kantor-kantor lembaga regulator pasar modal AS, yaitu Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Lindsay Fraser dari Blockchain Association mengonfirmasi bahwa organisasi tersebut sedang melakukan evaluasi sumber daya pasca-pemungutan suara Senat untuk memperdalam kerja sama regulasi langsung dengan SEC dan CFTC.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pembaca
Perkembangan ini memberikan konteks penting bagi komunitas aset digital mengenai arah regulasi global:
- Proses Regulasi Membutuhkan Waktu Panjang: Ketiadaan undang-undang federasi baru berarti kerangka hukum kripto di AS masih akan sangat bergantung pada aturan dan kebijakan yang diterbitkan langsung oleh SEC dan CFTC dalam jangka pendek.
- Pentingnya Kerangka Hukum Bipartisan: Meskipun RUU Clarity Act tertahan, draf dan kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan dapat menjadi fondasi bagi inisiatif legislatif di masa mendatang.
- Dinamika Pengaruh Politik: Besarnya anggaran yang dikeluarkan menunjukkan bahwa regulasi aset digital kini telah menjadi salah satu topik ekonomi utama dalam peta kebijakan publik Amerika Serikat.